POLITIK DAN KEMISKINAN
DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
·
Latar Belakang
Model sistem politik yang paling
sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang
mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan
biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh
sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan
oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam
perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.Sistem politik pada suatu negara
terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang
membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu
negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada
pembentukan sistem politik disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di
Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di Indonesia selalu mengalami
perubahan.Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem
politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun
dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas
Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga
melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia.
Namun demikian,
kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan
positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara
lain.Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem politik
Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan melibatkan
institusi-institusi nasional dan internasional. Artinya lingkungan
internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia
harus dipahami terlebih dahulu.Lingkungan internal akan sangat dipengaruhi oleh
budaya politik bangsa Indonesia. Sedangkan budaya politik sendiri
merupakan wujud sintesa peristiwa-peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam
kehidupan masyarakat, diwariskan turun temurun berupa tatanan nilai dan norma
perilaku. Sementara itu, lingkungan eksternal sedikit banyak
mempengaruhi lingkungan internal ketika transformasi budaya berlangsung akibat
peristiwa sejarah semisal penjajahan kolonial maupun bentuk “penjajahan” budaya
pop (pop culture) di era globalisasi.Mempelajari sistem politik suatu negara
tidak dapat dan tidak pernah berdiri sendiri dari sistem politik negara lain,
setidaknya itulah maksud implisit yang diutarakan David Easton melalui
pendekatan analisa sistem terhadap sistem politik.
Sampai kemudian,
Gabriel Almond meneruskannya ke dalam turunan teori sistem politik yang lebih
konkrit, yaitu menggabungkan teori sistem ke dalam struktural-fungsional,
barulah kita mendapatkan pemahaman bagaimana sistem politik seperti di
Indonesia berinteraksi dengan sistem politik lainnya. Akhirnya, mengingat
sebegitu luas pembicaraan mengenai sistem politik, maka layaknya suatu sistem,
kami akan ciptakan terlebih dahulu batasan-batasannya, yaitu mengenalkan kedua
pendekatan terhadap sistem politik baru kemudian menganalisis sistem politik
Indonesia. Oleh karena itu terlebih dahulu kami akan membahas pendekatan sistem
politik dari teori behavioral. kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pendekatan
sistem politik dari sudut teori struktural-fungsional, serta pembahasan pada
arti penting sejarah dalam mempelajari sistem politik Indonesia.Negara
Indonesia dikenal sebagai Negara agraris, atau yang biasa dikenal
sebagai Negara yang sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang pertanian.
Dalam Pembukaan UUD
1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia agar memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan bangsa. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak mempunyai
kepekaan yang serius terhadap kaum miskin.Kemiskinan merupakan problematika
kemanusiaan yang mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan
bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit
sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan
juga negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Jika kita lihat dari
dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ini, hampir semua lapisan
masyarakat merasakannya. Bagi kalangan pengusaha korupsi menyebabkan persaingan
yang tidak kompetitif antar pengusaha karena semua proses harus melalui uang
pelicin dan memerlukan waktu yang lama. Bagi masyarakat bawah
korupsi justru menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi, harga-harga
menjadi mahal akhirnya mencul banyak pengemis seperti yang kita bahas di
depan. Pengangguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber
utamanya adalah uang, hanya dengan satu alasan untuk hidup dan
munculnya Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan
Korupsi bisa dijalankan dengan baik.
Namun pada kenyataannya
kinerja KPK ini belum memuaskan hati publik, karena banyak kasus korupsi
yang penanganannya belum tuntas. Diantaranya kasus korupsi pajak dan kasus yang
dialami dari beberapa anggota Partai Demokrat belakangan ini .Pada hal ini
penyusun mencoba memaparkan kemiskinan di Negara Indonesia . Kemiskinan
merupakan hal yang kompleks kerana menyangkut berbagai macam aspek seperti hak
untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan
sebagainya.
Agar kemiskinan di
Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak
masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.Kemiskinan
merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan,
pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan
kondisi lingkungan.Bila kita melihat sebenarnya kesejahteraan itu milik
pemerintah, atau para pegawai negeri. Dan orang –orang yang bergerak
dalam organisasi pemerintah tingkat atas. Dan sebagian besar juga bagi para
pengusaha –pengusaha yang ruang lingkupnya besar. Golongan orang-orang kelas
atas inilah yang akan selalu menjadi penguasa, dan monopoli terhadap golongan
kelas menengah ke bawah.
·
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas
maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, antara lain :
- Apa yang
menjadi masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia ?
- Apa
yang menjadi penyebab dari kemiskinan dan kesenjangan pendapatan?
- Apa yang menjadi
penyebab dari hubungan kemiskinan dengan politik ?
BAB II
PEMBAHASAN
·
Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa
yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik
berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan
Negara.Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara
pemerintahan, dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara.
Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan
pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan
organisasi kemasyarakatan.Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan
keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam
suatu wilayah tertentu.
·
Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem
politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang
berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan
mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu
satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Sistem Politik menurut Rusadi
Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau
peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan
suatu proses yang langggeng
·
Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia
diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia
yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan
skala prioritasnya.Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di
dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan
diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik
antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya
cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud
suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut
di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga
ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan
umum.Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok
kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media
Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik
lainnya adalah merupakaninfrastruktur politik, melalui badan-badan inilah
masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input
dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt
diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak
rakyat
·
Definisi kemiskinan
Definisi
tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin
kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang
melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi
melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan
politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan
memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun
non makan. Definisi dibuat tergantung dari latar belakang dan tujuan, juga
tergantung dari sudut mana definisi tersebut ditinjaunya, untuk kepentingan apa
definisi tersebut dibuat. Biasanya definisi-definisi tersebut akan saling
melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.
Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa
segi :
1. Dilihat dari standar
kebutuhan hidup yang layak / pemenuhan kebutuhan pokok.
Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu
adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar disebabkan karena
adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan –pelayanannya yang dibutuhkan
untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak.Ini merupakan kemiskinan
absolut/mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.
2. Dilihat dari segi
pendapatan/ penhasilan income
Kemiskinan
oleh gonlongan dilukiskan sebagai kurangya pendapatan/penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
3. Dilihat dari
segi kesempatan / Opportunity
Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan
kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan sosial meliputi :
a. Keterampilan yang
memadai.
b. Informasi/pengetahuan
– pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup.
c. Jaringan-jaringan
sosial ( Social Network ).
d. Organisasi-organisasi
sosial dan politik.
e. Sumber-sumber modal
yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.
4. Dilihat dari segi keadaan
/ kondisi
Kemiskinan sebagai suatu kondisi / keadaan
yang bisa dicirikan dengan :
a. Kelaparan/kekurangan
makan dan gizi.
b. Pakaian dan
perumahan yang tidak memadai.
c. Tingkat pendidikan
yang rendah.
d. Sangat sedikitnya
kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.
5. Dilihat dari segi
penguasaan terhadap sumber-sumber
Menurut golongan ini kemiskinan merupakan
keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dan
sumber-sumber ( Malldistribution of Resources), termasuk didalamnya pendapatan
/ income.
6. Kemiskinan menurut
Drewnowski
Drewnowski ( Epi Supiadi:2003) mencoba
menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingka-tingkat kehidupan
( The Level of Living Index ). Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan
untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :
a. Kehidupan fisik
dasar ( Basic Fisical Needs ), yang meliputi gizi/nutrisi,
perlindungan/perumahan ( Shelter/housing ) dan kesehatan.
b. Kebutuhan budaya
dasar ( Basic Cultural Needs), yang meliputi pendidikan,penggunaan waktu luang
dan rekreasi dan jaminan sosial (Social Security).
c. High income, yang
meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya.
Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa
konsep adalah :
1. BAPPENAS
Tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
2. BPS
Bilamana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau
dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori
perkapita.
3. Bank Dunia
Tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan
penghasilan 1,00 dolar AS perhari .
4. BKKBN keluarga
miskin jika :
a. Tidak dapat
melaksanakan ibadah menurut keyakinannya.
b. Tidak mampu makan
sehari dua kali.
c. Tidak memiliki
pakaian berbeda untuk dirumah,bekerja atau sekolah dan berpergian.
d. Tidak bagian terluas
dari rumahnya berlantai tanah.
e. Mampu membawa
anggota keluarga sarana kesehatan.
5. WB ( 2001)
kemiskinan adalah suatu kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia
baik fisik atau sosial.
Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian
kemiskinan ,pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga
pengertian, yaitu :
· Kemiskinan
Absolut
Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang
tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
· Kemiskinan
Relatif
Seseorang yang tergolong miskin relatif
sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah
kemampuan masyarakat disekitarnya.
· Kemiskinan
Kultural
Kemiskinan Kultural berkaitan erat dengan
sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki
tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
·
Ketimpangan / Kesenjangan
Pendapatan
Ketimpangan pendapatan yang
terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas, dari istilah yang kayak semakin
kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan
tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok
miskin maupun peningkatan pendidikan ( ketrampilan ) tenaga kerja di Indonesia.
Lebih penting dari itu ,persoalan yang terjadinya sesungguhnya adalah akibat
kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural.
Maksudnya kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan
mengorbankan sektor lainnya patut direvisi karena telah mendorong munculnya
ketimpangan sektoral yang berujung kepada kesenjangan pendapatan. Dari
perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara
serius model pembangunan ekonomi yang secara serius model pembangunan ekonomi
yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh
rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi
pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri
sebagai unit pengolahnya.
Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah
menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah
pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada
beberapa pola yaitu :
· Semua
anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin) tetapi ketimpangan
pendapatannya tinggi.
· Semua
anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin) tetapi ketimpangan
pendapatannya rendah ( ini yang paling baik).
· Semua
anggota masyarakat mempunyai income rendah ( semuanya miskin) tetapi
ketimpangan pendapatannya tinggi.
· Semua
anggota masyarakat mempunyai income yang rendah (semuanya miskin) tetapi
ketimpangan pendapatannya rendah.
· Tingkat
income masyaraka bervariasi ( sebagian miskin,sebagian tidak miskin)tetapi
ketimpangan pendapatannya tinggi.
· Tingkat
income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin)tetapi
ketimpangan pendapatannya rendah.
2.3Indikator – indikator kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi
kita untuk menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun
indikator – indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat
Statistik, antara lain sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan dasar ( sandang,pangan, papan ).
2. Tidak adanya akses
terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya ( kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi ).
3. Tidak adanya jaminan
masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga ).
4. Kerentangan terhadap
goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas
sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kuranganya apresiasi
dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses
dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk
berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan
ketidaktergantungan sosial ( anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah
tangga,janda miskin,kelompok marginal dan terpencil ).
2.4 Indikator - indikator Kesenjangan
Pendapatan
Adapun indikator – indikator kesenjangan pendapatan
antara lain sebagai beikut :
1. UMR yang ditentukan
pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang berbeda.
2. PNS ( golongan atas
) lebih sejahtera dibandingkan petani.
3. Pertanian kalah jauh
dalam menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3 % di tahun
2011, padahal Indonesia merupakan Negara agraris.
·
Faktor - faktor Penyebab
Kemiskinan
Yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi,
yaitu :
1. Kemiskinan alamiah.
Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya
alam yang terbatas,penggunaan teknologi yang rendah,dan bencana alam.
2. Kemiskinan buatan.
Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga
yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu
menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga
mereka tetap miskin.
Selain itu,penyebab kemiskinan di negara
Indonesia adalah :
a. Laju Pertumbuhan
Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus menigkat
di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk.
Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia
semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang
bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang
minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harud ditanggung
membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
b. Angkatan Kerja,
Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis besar penduduk suatu negara
dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong
tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia
kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja
yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum.
Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak,distribusi
pendapatan nasional dikatakan cukup merata.
c. Tingkat pendidikan
yang rendah.
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan
salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya
tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya
perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak
tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
d. Kurangnya perhatian
dari pemerintah.
Pemerintah yang kurang peka terhadap laju
pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan.
Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat
kemiskinan di negaranya. Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian
penurunan kemiskinan sebagai berikut :
1.Belum meratanya program
pembangunan,khususnya di pedesaan,luar Pulau Jawa,daerah terpencil,dan daerah
perbatasan. Sekitar 63.5% penduduk miskin hidup di daerah pedesaan. Kemiskinan
diluar Pulau Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku dan Papua juga lebih
tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan
seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.
2.Masih terbatasnya akses masyarakat miskin
terhadap pelayanan dasar.
3.Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan
untuk jatuh miskin,baik karena guncangan ekonomi,bencana alam,dan juga akibat
kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial.
4.Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh
fluktuasi harga kebutuhan pokok. Sehubungan dengan itu ,upaya penanggulangan
kemiskinan melalui stabilitas harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara
komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan,baik
di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
(1) perbedaan geografis, jumlah penduduk
dan tingkat pendapatan,
(2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah
oleh Negara yang berlainan,
(3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan
kualitas sumber daya manusianya
(4) perbedaan peranan sektor swasta dan
negara,
(5) perbedaan struktur industri,
(6) perbedaan derajat ketergantungan pada
kekuatan ekonomi dan politik negara lain
(7) perbedaan pembagian kekuasaan,
struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.
Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh
tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita,
dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat
kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya
ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya
rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan
pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.
Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di
Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal
ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka
ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif,
rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota
keluarga.
2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini
ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai
oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.
4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai
dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang
dikukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.
Menurut Ginanjar (1996) ada 4 faktor penyebab
kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain:
a. Rendahnya taraf
pendidikan
b. Rendahnya taraf
kesehatan.
c. Terbatasnya lapangan
kerja.
d. Kondisi
keterisolasian.
Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin,
mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk
meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka
miskin, akibatnya mereka terjerat dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan
pangkal.
Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
a. Sumber daya alam yang rendah.
b. Teknologi dan unsur penduduknya yang
rendah.
c. Sumber daya manusia yang rendah.
d. Saran dan prasarana termasuk
kelembagaan yang belum baik.
World bank ( 2000) memberikan resep baru dalam
memerangi kemiskinan dengan 3 pilar yaitu :
a) Pemberdayaan yaitu
proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga
pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi
mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal.
b) Keamanan yaitu
proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen
yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengamanan
yang lebih komprhensif.
c) Kesempatan yaitu
proses peningkatan askes kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan
peningkatan tingkat pengembalian dari asset-asset tersebut.
ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk
mengentaskan kemiskinan yaitu :
a) Pertumbuhan
berkelanjutan yang prokemiskinan.
b) Pengembangan sosial
yang mencakup:Pengembangan SDM,modal sosial,perbaikan status perempuan, dan
perlindungan sosial.
d) Manajemen ekonomi
makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.
e) Faktor tambahan:
* Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar.
* Reboisasi hutan,penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah.
Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan adalah :
a). Jangka pendek yaitu membangun sektor
pertanian,usaha kecil dan ekonomi pedesaan.
b). Jangka menengah dan panjang mencakup
:
* Pembangunan dan penguatan sektor swasta
* Kerjasama regional
* Manajemen APBN dan administrasi
* Desentralisasi
* Pendidikan dan kesehatan
* Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
* Pembagian tanah pertanian yang merata.
·
Dampak Kemiskinan dan Cara
Mengatasinya.
Kemiskinan
merupakan suatu fenomena yang sering ditemui, entah itu di negara maju atau pun
di negara berkembang seperti Indonesia. Banyaknya masalah kemiskinan di
Indonesia itu tentunya disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Dari faktor
pemicu inilah akan tercipta suatu dampak kemiskinan.
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat
umumnya begitu banyak dan kompleks yaitu :
- Pengangguran
Karena tidak bekerja dan tidak memiliki
penghasilan mererka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis
pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga,akan
memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan,nutrisi,dan
tingakt pengeluaraan rata-rata.
- Kekerasan
Sesungguhnya kekerasan yang terjadi
akhir-akhir ini efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi
mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tidak ada lagi
jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka
jalan pintas pun dilakukan,seperti merampok,menodong,mencuri atau menipu (
dengan cara mengintimidasi orang lain) didalam kendaraan umum.
- Pendidikan
Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan
fenomena yang terjadi dewasa ini.Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat
miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Mereka tidak
dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab mereka begitu
miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Tingginya
tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang.
Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan
yang lebih layak.
- Kesehatan
Seperti kita ketahui,biaya pengobatan sekarang
sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar
menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga
,biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
- Konflik
sosial bernuasa SARA
Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul
akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini
menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut
akibat ketiadaan jaminan keadilan”keamanan” dan perlindungan hukum dari
negara,persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam
bentrokan identitas yang subjtektif.Terlebih lagi fenomena bencana alam yang
kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah
orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan,
semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia ,baik di pedesaan
maupun di perkotaan.Pada prinsipnya, pemerintah dalam program pembangunannya
telah menjadikan kemiskinan sebagai salah satu fokus utamanya. Program umum
pemerintah sendiri adalah program pembangunan yang berfokus pada pengentasan
kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.
Banyak kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk dapat mengatasi berbagai macam masalah kemiskinan, antara lain
adalah sebagai berikut :
1. Kebijaksanaan tidak
langsung
Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada
penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan
kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik
yang tentram, ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang.
2. Kebijaksanaan
langsung
Kebijaksanaan langsung diarahkan kepada
peningkatan peran serta dan produktifitas sumber daya manusia ,khususnya
golongan masyarakat berpendapatan rendah. Melalui penyediaan kebutuhan dasar
seperti sandang,pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan
kegiatan – kegiaatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong
kemandirian golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
Selain dari pihak pemerintah, dari pihak
masyarakaat yang bersangkutan pun juga mengatasi kemiskinan di negeri ini
,langkah-langkah tersebut adalah :
1. Usaha individu
Seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan
maslah kemiskinan yang dihadapinya oleh dirinya. Pada lazimnya seseorang itu
dapat mengatasi kemiskinan dirinya dengan cara penerusan pendidikan ke jenjang
yang tinggi.
2. Penyedekahan
Penyedekahan merupakan saru cara yang baik
untuk membantu golongan termiskin dalam masyarakat .Tetapi ia tidak dapat
mengatasi masalah kemiskinan secara keseluruhan.
3. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi dengan cara penambahan
barang-barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sebuah negara,
pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah
kemiskinan.
4. Pembangunan
Masyarakat
5. Pasaran Bebas
Jika ada pembangunan ekonomi ada pula
pengurangan kemiskinan. Jika KDNK tumbuh dengan 1% kemiskinan akan dikurangi
dengan lebih kurang 1%.
Selain dengan cara –cara diatas , kemiskinan
juga dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :
1. Bantuan kemiskinan
atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian
pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
2. Bantuan terhadap
keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi
orang miskin berdasarkan perorangan termasuk hukuman,pendidikan,kerja
sosial,pencarian krja,dan lain-lain.
3. Persiapan bagi yang
lemah . daripada memaberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin
,banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan
sebagai oran g yang lebih miskin, seperti orang tua atau orang dengan
ketidakmampuan , atau keasdaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan
akan perawatan kesehatan.
Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan
rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan
rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya
produktivitas dan pendapatan yang diterima yang pada gilirannya pendapatan
tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan
terjadinya proses kemiskinan.
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
·
Kesimpulan
Masalah kemiskinan di Indonesia memang
sangat rumit untuk dipecahkan. Dan tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya
yang mengalami jerat kemiskinan, tetapi banyak negara di dunia yang mengalami
permasalahan ini.Upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada
pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu,
agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai,dibutuhkan sinergi dan
koordinasi program-program pembangunan di berbagai sektor,terutama program yang
menyumbang langsung penurunan kemiskinan.
Negara yang ingin membangun
perekonomiannya harus mampu meningkatkan standar hidup penduduk negaranya, yang
diukur dengan kenaikan penghasilan riil per kapita. Indonesia sebagai negara
berkembang memenuhi aspek standar kemiskinan diantaranya merupakan produsen
barang primer,memiliki masalah tekanan penduduk,kurang optimalnya sumber daya
alam yang diolah,produktivitas penduduk yang rendah karena
keterbelakangan pendidikan,kurangnya modal pembangunan,dan orientasi ekspor
barang primer karena ketidakmampuan dalam mengolah barang-barang tersebut
menjadi lebih berguna.
·
Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman
global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif,inovatif dan eksploratif.
Selain itu,globalisasi membuka mata bagi Pegawai pemerintah,maupun calon
pegawai pemerintah agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan
visi dan misi bangsa Indonesia ( tidak memperkaya diri sendiri dan
kelompoknya). Dan mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia untuk lebih
eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau
dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan,wawasan,skill,mentalitas dan
moralitas yang standarnya adalah standar global.
DAFTAR PUSTAKA
